Mekanisme Mutasi Keluar

Isi Mekanisme Mutasi Keluar

A. Ketentuan :

  1. Ketentuan :
    • Tidak terikat kewajiban mengabdi untuk jangka waktu tertentu;
    • Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
    • Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
    • tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara;
  2. Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi 8 tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila :
    • memenuhi ketentuan (poin 1);
    • Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
    • Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP;
  3. Mutasi keluar dikecualikan dari ketentuan poin 2 setelah memenuhi masa kerja 16 tahun.

B. Persyaratan Administrasi :

  1. Surat rekomendasi dari instansi penerima;
  2. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  3. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
  4. FC SK PNS yang dilegalisasi;
  5. FC SK Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
  6. FC SK Jabatan terakhir yang dilegalisasi;
  7. FC Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisasi;
  8. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
  9. FC Kartu Pegawai yang dilegalisasi;
  10. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.

C. Prosedur :

  1. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi (disetujui atau tidak disetujui);
  2. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
  3. Dilakukan kajian terhadap aspek formasi dan administrasi oleh BKPP;
  4. Hasil kajian disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan (dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan);
  5. Berdasarkan rekomendasi Bupati diterbitkan jawaban kepada PPK Instansi Penerima;
  6. PPK Instansi Penerima menerbitkan usul mutasi/penetapan mutasi ditujukan kepada :
    • Kepala BKN jika tujuan mutasi ke Instansi Pusat;
    • Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di luar wilayah DIY;
    • Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional 1 BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di lingkungan DIY;
  7. Bupati Sleman menetapkan SK Pemberhentian dari Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

D. Alur :

    Mekanisme Mutasi Keluar