Mekanisme Mutasi Keluar

Isi Mekanisme Mutasi Keluar

Ketentuan :

  1. Ketentuan :
    • Tidak terikat kewajiban mengabdi untuk jangka waktu tertentu;
    • Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
    • Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
    • Tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.
  2. Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi 8 tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila :
    • Memenuhi ketentuan poin 1;
    • Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
    • Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP.
  3. Mutasi keluar dikecualikan dari ketentuan poin 2 setelah memenuhi masa kerja 16 tahun.

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. Fc SK CPNS yang dilegalisasi;
  3. Fc SK PNS yang dilegalisasi;
  4. Fc SK pangkat terakhir yang dilegalisasi;
  5. Fc SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
  6. Fc Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisasi;
  7. Fc SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
  8. Fc Kartu Pegawai yang dilegalisasi;
  9. Surat rekomendasi dari Instansi yang dituju (jika ada) dan
  10. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.

Prosedur :

  1. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi (disetujui atau tidak disetujui);
  2. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
  3. Dilakukan kajian terhadap aspek formasi dan administrasi oleh BKPP;
  4. Hasil kajian disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan (dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan);
  5. Berdasarkan rekomendasi Bupati diterbitkan jawaban kepada:
    • Gubernur DIY untuk diproses lebih lanjut apabila rekomendasi dapat dipertimbangkan;
    • Kepala Perangkat Daerah apabila rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan;
  6. Gubernur DIY menerbitkan surat penawaran pindah ke instansi yang dituju untuk mendapatkan jawaban penerimaan atau penolakannya;
  7. Apabila diterima maka pemohon mengurus proses SK kepindahan yang definitif ke BKN dan surat tugas pada instansi tujuan.

Alur :

    Mekanisme Mutasi Keluar