Mekanisme Mutasi Masuk

Isi Mekanisme Mutasi Masuk

A. Ketentuan :

  1. Berstatus sebagai PNS aktif;
  2. Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata, III/c dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d, pendidikan paling tinggi D-IV/S1;
  3. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.

B. Persyaratan Administrasi :

  1. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
  2. FC SK PNS yang dilegalisasi;
  3. FC SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
  4. FC ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
  5. FC SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
  6. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  7. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
  8. FC Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisasi;
  9. FC nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
  10. FC SK Konversi NIP yang dilegalisasi * (jika ada);
  11. Surat pernyataan (bermaterai cukup) meliputi :
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
    • Bersedia mengabdi di Kabupaten Sleman paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
    • Tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan;
    • Tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural* (bagi yang menduduki jabatan struktural);
    • Tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri;
  12. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang meliputi :
    • Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
    • Tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdi dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
    • Bebas temuan dari inspektorat;
    • Tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain dari bendahara gaji diketahui atasan langsung;
  13. Surat keterangan dari dokter pemerintah meliputi :
    • Sehat jasmani;
    • Sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan;
    • Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  14. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

  15. ❖ Download Lampiran Permohonan  pdf

C. Prosedur :

  1. Permohonan Pribadi :
    • Pemohon mengajukan surat permohonan pribadi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dengan melampirkan persyaratan;
    • Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP;
    • Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan;
    • Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati;
    • Bagi pemohon yang mendapat jawaban persetujuan selanjutnya mengurus ke instansi asal (PPK Kabupaten/Kota, PPK Kementerian/ Lembaga, ataupun PPK Propinsi) untuk memperoleh persetujuan ditujukan ke Bupati Sleman;
    • Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada :
      • Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat;
      • Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY;
      • Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY;
    • Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY;

  2. Permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal :
    • Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melalui Gubernur DIY);
    • Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP;
    • Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan;
    • Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati;
    • Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada :
      • Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat;
      • Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY;
      • Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY;
    • Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

D. Alur :

    Mekanisme Mutasi Masuk