Mekanisme Mutasi Keluar

Isi Mekanisme Mutasi Keluar

A. Ketentuan :

1. Ketentuan :
   • Tidak terikat kewajiban mengabdi untuk jangka waktu tertentu;
   • Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
   • Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
   • tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara;
2. Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi 8 tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila :
   • memenuhi ketentuan (poin 1);
   • Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
   • Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP;
3. Mutasi keluar dikecualikan dari ketentuan poin 2 setelah memenuhi masa kerja 16 tahun.

B. Persyaratan Administrasi :

1. Surat rekomendasi dari instansi penerima;
2. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
3. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
4. FC SK PNS yang dilegalisasi;
5. FC SK Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
6. FC SK Jabatan terakhir yang dilegalisasi;
7. FC Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisasi;
8. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
9. FC Kartu Pegawai yang dilegalisasi;
10. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.

C. Prosedur :

1. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi (disetujui atau tidak disetujui);
2. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
3. Dilakukan kajian terhadap aspek formasi dan administrasi oleh BKPP;
4. Hasil kajian disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan (dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan);
5. Berdasarkan rekomendasi Bupati diterbitkan jawaban kepada PPK Instansi Penerima;
6. PPK Instansi Penerima menerbitkan usul mutasi/penetapan mutasi ditujukan kepada :
• Kepala BKN jika tujuan mutasi ke Instansi Pusat;
• Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di luar wilayah DIY;
• Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional 1 BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di lingkungan DIY;
7. Bupati Sleman menetapkan SK Pemberhentian dari Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

D. Alur :

Last Update

Last Visitor

 Last Loaded