Mekanisme Mutasi Masuk

Isi Mekanisme Mutasi Masuk

A. Ketentuan :

1. Berstatus sebagai PNS aktif;
2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
3. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.
4. Nilai setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
5. Belum pernah/tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Proses Peradilan
6. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas Mengabdi
7. Tidak ada temuan (dari Inspektorat)
8. Tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga
9. Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA

B. Persyaratan Administrasi :

1. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
2. FC SK PNS yang dilegalisasi;
3. FC SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
4. FC SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
5. FC ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
6. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
7. FC KTP/KTP-el;
8. FC Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisasi;
9. FC SK Konversi NIP yang dilegalisasi * (jika ada);
10. FC akta nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
11. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagaimana terlampir;
12. Surat pernyataan (bermaterai cukup) meliputi :
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
    • Bersedia mengabdi di Kabupaten Sleman paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
    • Tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan;
    • Tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural* (bagi yang menduduki jabatan struktural);
    • Tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri;
13. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang meliputi :
    • Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
    • Tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdi dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
    • Bebas temuan dari inspektorat;
    • Tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain dari bendahara gaji diketahui atasan langsung;
14. Surat keterangan dari dokter pemerintah meliputi :
    • Sehat jasmani;
    • Sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan;
    • Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
15. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

❖  Download Lampiran Berkas Persyaratan Permohonan  
❖  Download DRH sebagaimana terlampir pada Menu Mekanisme Mutasi Masuk  

C. Prosedur :

1. Permohonan Pribadi :
   • Pemohon mengajukan surat permohonan pribadi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dengan melampirkan persyaratan;
   • Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP;
   • Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan;
   • Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati;
   • Bagi pemohon yang mendapat jawaban persetujuan selanjutnya mengurus ke instansi asal (PPK Kabupaten/Kota, PPK Kementerian/ Lembaga, ataupun PPK Propinsi) untuk memperoleh persetujuan ditujukan ke Bupati Sleman;
   • Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada :
     • Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat;
     • Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY;
     • Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY;
   • Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY;


2. Permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal :
   • Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melalui Gubernur DIY);
   • Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP;
   • Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan;
   • Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati;
   • Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada :
   • Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat;
   • Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY;
   • Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY;
   • Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

D. Alur :

Last Update

Last Visitor

 Last Loaded